Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM)

Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H.

NIP. 198008192005012002

Koordinator Bidang Merdeka Belajar

Budi Legowo, S.Si.,M.Si.

NIP. 197305101999031002

.PP MBKM

Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PP MBKM) merupakan Pusat Pengembangan yang terbaru dari LPPMP UNS. Pusat ini dibentuk dengan tujuan merespon perkembangan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18, maka pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan, salah satunya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Kebijakan MBKM ini bertujuan mendorong mahasiswa agar dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, MBKM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi perkembangan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang eksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda selama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang ditetapkan Kemendikbud, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 ada 8 jenis yaitu:  (1) pertukaran mahasiswa, (2) praktik kerja profesi, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) riset/penelitian, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) proyek/membangun desa. UNS menambah satu bentuk kegiatan lagi sebagai kegiatan kesembilan yaitu pelatihan bela negara.

Visi PP MBKM

Menjadi lembaga pengembang sistem pembelajaran MBKM yang bereputasi internasional dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Misi PP MBKM

  1. Menjadi unit pendukung utama universitas bagi pengembangan mutu pembelajaran MBKM UNS yang berstandar internasional.
  2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi proses akademik (pembelajaran MBKM) UNS
  3. Mengkoordinasikan terlaksananya sistem penjaminan mutu MBKM UNS .
  4. Mengembangkan berbagai instrumen, indikator, dan model yang diperlukan bagi upaya penjaminan mutu MBKM UNS.

Tujuan PP MBKM

  1. Terciptanya unit pendukung utama universitas bagi pengembangan mutu pembelajaran MBKM UNS yang berstandar internasional.
  2. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi proses akademik (pembelajaran MBKM) UNS
  3. Terkoordinasinya terlaksananya sistem penjaminan mutu MBKM UNS .
  4. Tersedianya berbagai instrumen, indikator, dan model yang diperlukan bagi upaya penjaminan mutu MBKM UNS.

  Dokumen pendukung MBKM:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. download
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. download
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. download
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. download
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. download
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. download
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. download
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionaI Indonesia (KKNI). download
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. download
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. download
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. download
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. download
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi. download
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. download
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. download
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. download
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. download
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. download
  19. Surat Edaran Ditjen Imigrasi Nomor 55274/A4/LN/2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing. download
  20. Perubahan Peraturan Rektor Nomor 582 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana. download
  21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Tenaga Pendidik/Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas sebelas Maret. download
  22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana. download
  23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma. download
  24. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 787/UN27/ HK/2019 tentang Penghargaan Akademik Kegiatan Penalaran Mahasiswa. download
  25. Panduan Pelaksanaan MBKM Kemendikbud. download
  26. Panduan Pelaksanaan MBKM UNS. download
  27. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. download