Peraturan

PETA (LINK) REGULASI MENGACU PADA SOTK  UNS

 

Universitas Sebelas Maret (UNS) menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 82 Tahun 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret” merupakan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). UNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ristek Dikti dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. UNS merupakan Perguruan Tinggi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

 

Berikut adalah Daftar Kebijakan/Peraturan yang berlaku di Universitas Sebelas Maret sesuai dengan struktur hierarki birokrasi yang ada, disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 82 Tahun 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret”.

 

Universitas Sebelas Maret memiliki organ yang terdiri atas:

A. SENAT

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Peraturan yang berhubungan dengan Senat UNS antara lain:

  1. Definisi Senat UNS: dapat dilihat dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, dapat diunduh di sini 
  2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 130A/H27/KL/2010 tentang “Anggaran Rumah Tangga Senat Fakults Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 134A/H27/KL/2010 tentang “ Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  4. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 132A/H27/KL/2010 tentang “ Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  5. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 133A/H27/KL/2010 tentang “ Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 131A/H27/KL/2010 tentang “ Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini

 

 

B. REKTOR

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNS.

Peraturan yang berhubungan dengan Rektor UNS antara lain:

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 112/O/2004 tentang “Statuta Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 82 Tahun 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  3. Dr. Ravik Karsidi, M.S., sebagai Rektor UNS: dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015, dapat diunduh di sini
  4. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 417/J27/HK.PP/2006 tentang “Pengesahan dan Pemberlakuan Falsafah, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh disini (new)

 

C. WAKIL REKTOR

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Di UNS, Wakil Rektor terdiri atas:

  1. Wakil Rektor Bidang Akademik
  2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
  3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
  4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

 

Peraturan yang berhubungan dengan Wakil Rektor UNS antara lain:

  1. Peraturan tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor UNS: dapat dilihat dalam Peraturan Rektor UNS nomor: 127/UN.27/KP/2015 tentang “Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas – dapat diunduh di sini

 

D. BIRO

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi UNS yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNS. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri atas:

  1. Biro Akademik dan Administrasi Kerja Sama
  2. Biro Keuangan dan Umum
  3. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
  4. Biro Perencanaan dan Informasi

 

E. FAKULTAS

Fakultas (dan Pascasarjana) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas di UNS antara lain:

  1. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
  2. Fakultas Ilmu Budaya
  3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  4. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  5. Fakultas Hukum
  6. Fakultas Pertanian
  7. Fakultas Kedokteran
  8. Fakultas Teknik
  9. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
  10. Fakultas Seni Rupa dan Desain

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Fakultas terdiri atas:

  1. Dekan
  2. Wakil Dekan, terdiri atas:
    1. Wakil Dekan Bidang Akademik
    2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
    3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
  3. Senat Fakultas
  4. Program Studi
  5. Laboratorium / Bengkel / Studio
  6. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan dan Informasi
    2. Subbagian Akademik
    3. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni
    4. Subbagian Keuangan dan Umum
  7. Dosen

 

F. PASCASARJANA

Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas. Laman Pascasarjana UNS dapat diakses di laman ini.

 

Pascasarjana terdiri atas:

  1. Direktur
  2. Wakil Direktur, terdiri atas:
    1. Wakil Direktur Bidang Akademik
    2. Wakil Direktur Bidang Keuangan

 

G. LEMBAGA

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu. Lembaga di UNS terdiri atas:

  1. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

LPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LPPM terdiri atas:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
    • Subbagian Program dan Kerja Sama
    • Subbagian Data dan Informasi
    • Subbagian Umum
  4. Pusat

 

  1. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)

LPPMP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. LPPMP terdiri atas:

  1. Ketua
  2. Sekretaris

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait LPPMP, antara lain:

  • Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 728/UN27/KP/2015 tentang “Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitasi Sebelas Maret Peridode Tahun 2015 – 2019” dapat di unduh di sini.

 

  1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
    • Subbagian Program dan Kerja Sama
    • Subbagian Data dan Informasi
    • Subbagian Umum
  2. Pusat
    • Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP)

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait PPSP, antara lain:

  1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 786/UN27KP/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Pusat Studi Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2016 – 2019”, dapat di unduh di sini.
  2. Visi, misi dan Tugas PPSP dapat dilihat di sini.
  3. Keputusan Rektor UNS nomor: 10870/UN27/HK/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Divisi Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2017” dapat diunduh di sini
  4. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret nomor: 267/UN27.12/KP/2015 tentang “Pengangkatan Tim Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Peridode 2015 – 2016”, dapat di unduh di sini

 

 

  • Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PPSMM)

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait PPSMM dan atau Sistem Penjaminan Mutu di UNS, antara lain:

  1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 786/UN27KP/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Pusat Studi Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2016 – 2019”, dapat di unduh di sini
  2. Pemetaan Regulasi Terhadap Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret (Fokus pada Bidang Pendidikan), dapat dilihat di sini
  3. Daftar Keterpenuhan Kebutuhan Kebijakan dan Pedoman Berdasarkan Borang Akreditasi BAN-PT, dapat dilihat di sini
  4. Keputusan Rektor UNS nomor: 10869/UN27/HK/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Divisi Pada Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2017” dapat diunduh di sini
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor: 62 Tahun 2016 tentang “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi”, dapat diunduh di sini
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor: 32 Tahun 2016 tentang “Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi”, dapat diunduh di sini
  7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor: 2 Tahun 2017 tentang “Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi”, dapat diunduh di sini
  8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor: 4 Tahun 2017 tentang “Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi”, dapat diunduh di sini

 

 

  • Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP)

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait PPTIuP, antara lain:

  1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 539/UN27/KP/2011 Tentang “Pendirian Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS” dapat diunduh di sini
  2. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 786/UN27KP/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Pusat Studi Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2016 – 2019”, dapat di unduh di sini
  3. Keputusan Rektor UNS nomor: 11791/UN27/HK/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Divisi Pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2017” dapat diunduh di sini
  4. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret nomor: 180/UN27.12/KP/2015 tentang “Pengangkatan Tim Pusat Pengembangan Teknologi Informasi Untuk Pembelajaran (PPTIuP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Peridode 2015 – 2016”, dapat di unduh di sini

 

 

  • Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum (PPPMKU)

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait PPPMKU, antara lain:

  1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 786/UN27KP/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Pusat Studi Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2016 – 2019”, dapat di unduh di sini
  2. Keputusan Rektor UNS nomor: 10871/UN27/HK/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Divisi Pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2017” dapat diunduh di sini
  3. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 713/J27.PP/2006 tentang “Penyelenggaraan Kelompok Mata Kuliah Umum di Universitas Sebelas Maret” dapat diunduh di sini
  4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dapat diunduh di sini
  5. Keputusan Rektor UNS no. 431/UN27/HK/2011 tentang Pendidikan Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib di Universitas Sebelas Maret dapat diunduh di sini

 

 

  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait PPPSDM, antara lain:

  1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 786/UN27KP/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Pusat Studi Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2016 – 2019”, dapat di unduh di sini
  2. Keputusan Rektor UNS nomor: 10872/UN27/HK/2015 tentang “Pengangkatan Kepala Divisi Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2017” dapat diunduh di sini
  3. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret nomor: 268/UN27.12/KP/2015 tentang “Pengangkatan Tim Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Peridode 2015 – 2016”, dapat di unduh di sini

 

 

Juga terdapat Prosedur Mutu dari masing-masing unit yang ada di Universitas Sebelas Maret yang telah disusun pada Tahun 2010-2012. Di dalamnya merupakan uraian prosedur yang ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan di UNS.

 

Prosedur Mutu yang ada antara lain:

  1. Prosedur Mutu untuk PPSMM (Kantor Jaminan Mutu), dapat diunduh di sini
  2. Prosedur Mutu untuk UPT
  3. Prosedur Mutu untuk Biro Administrasi Umum dan Keuangan

 

 

H. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

UPT merupakan unsur penunjang di UNS, antara lain:

  1. UPT PERPUSTAKAAN

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait UPT Perpustakaan, antara lain:

  • Peraturan Rektor nomor: 88/H27/PP/2011 tentang “Pengelolaan Perpustakaan Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  • Surat Edaran nomor: 12374/UN27/PP/2016 tentang “Pengecekan Skripsi / Tesis / Desertasi Melalui Turnitin, dapat diunduh di sini
  • Peraturan Rektor UNS nomor: 20 Tahun 2017 Tentang “Pengelolaan Perpustakaan pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)

 

  1. UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain:

Surat Edaran Rektor UNS nomor: 2570/H27/PP/2009 tentang “Peningkatan Suasana Akademik di Lingkungan UNS Melalui Optimalisasi E-Journal”, bisa diunduh di sini

 

  1. UPT LABORATORIUM TERPADU

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait UPT Laboratorium Terpadu, antara lain:

  • Keputusan Rektor nomor: 11807/UN27/HK/2015 tentang “Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Personil Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu” dapat diunduh di sini
  • Peraturan Rektor UNS Nomor: 120/H27/HK/2011 tentang “Pengelolaan Manajemen Pengetahuan dan Sistem Informasi Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini

 

  1. UPT BAHASA

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait UPT Bahasa, antara lain:

  • Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 542/H.27/PP/2007 tentang “Kewajiban Menempuh Test Of English for International Communication (TOEIC) Bagi Mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret, dapat diunduh di sini
  • Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 499/UN27/PP/2011 tentang “Kewajiban Lulus Tes “English For Academin Purposes” (EAP) Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini
  • Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 459/UN27/HK/2017 tentang “Pelatihan Persiapan Tes TOEIC Internasional Bagi Mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)

 

  1. UPT LAYANAN INTERNASIONAL

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait UPT Laboratorium Terpadu, antara lain

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 50A/H.27/OT/2011 tentang “Perubahan Struktur Organisasi International Office Universitas Sebelas Maret” dapat di unduh di sini

 

  1. UPT KEARSIPAN

Tata kelola kearsipan di Universitas Sebelas Maret mengacu pada kebijakan dan peraturan berikut:

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: 48 Tahun 2014 tentang “Jabatan Fungsional Arsiparis”, dapat diunduh di sini
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 510/UN27/TU/2012 tentang Pedoman Pola Klasifikasi dan JRA di Lingkungan UNS, dapat diunduh di sini

 

I. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait SPI, antara lain:

Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 753/UN27/HK/2015 tentang “Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Satuan Pengawas Internal Universitasi Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini.

 

J. DEWAN PENYANTUN

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNS

 

K. DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengeolaan keuangan Badan Layanan Umum UNS.

 

L. BADAN PENGELOLA USAHA (BPU)

BPU mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum UNS.

 

 

TIM REMUNERASI

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait Remunerasi di UNS, antara lain:

  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 402A/UN27/HK/2014 tentang “Indeks Remunerasi Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 407A/UN27/HK/2014 tentang “Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan, dan Ekivalensi Jabatan Struktural Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 407B/UN27/HK/2014 tentang “Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 408A/UN27/HK/2014 tentang “Pejabat yang Disetarakan Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 409A/UN27/HK/2014 tentang “Poin Kelebihan Pengajaran Dosen Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)
  • Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 5534/UN27/KP/2016 tentang “Pengumpulan Draft Artikel Ilmiah atau submitted Artikel Ilmiah dan Bukti Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2016 untuk Pembayaran Remunerasi 2017″, dapat diunduh di sini (new)
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 2 Tahun 2017 tentang “Insentif Kinerja Standar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini (new)
  • Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret nomor 07/UN27/SE/2017 tentang Tambahan Ketentuan Alih Tugas dan Rangkap Jabatan Tenaga Kependidikan, dapat diunduh di sini (new)

 



 

KLASIFIKASI REGULASI PER BIDANG SESUAI DENGAN BIRO YANG ADA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

 

 A. BIDANG I – BIRO AKADEMIK & ADMINISTRASI KERJASAMA

Untuk laman Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama dapat diakses di sini

  1. BAGIAN AKADEMIK

Bagian Akademik terdiri dari 3 sub bagian, antara lain:

  1. Subbagian Pendidikan dan Evaluasi
  2. Subbagian Registrasi dan Statistik
  3. Subbagian Sarana Pendidikan

Peraturan yang berhubungan dengan segala hal terkait Akademik di UNS, antara lain:

  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 582/UN27/HK/2016 tentang “Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana”, dapat diunduh di sini
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 583/UN27/HK/2016 tentang “Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma”, dapat diunduh di sini
  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 585/UN27/HK/2016 tentang “Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor”, dapat diunduh di sini

SPMB UNS

SPMB UNS juga berada di bawah Bagian Akademik. Untuk laman resmi SPMB UNS dapat diakses di sini

 

  1. BAGIAN HUKUM DAN ADMINISTRASI KERJA SAMA
    1. Subbagian Hukum
    2. Subbagian Administrasi Kerja Sama

 

 

B. BIDANG II – BIRO KEUANGAN dan UMUM

  1. BAGIAN KEUANGAN

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi

  1. Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Pajak
  2. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

 

Peraturan yang berhubungan dengan Keuangan antara lain:

  • SK Rektor Nomor: 110A/UN27/KU/2012 Tetang “Standar Biaya Maksimum PK-BLU Universitas Sebelas Maret” – dapat diunduh di sini
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.02/2015 Tentang “Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016”, dapat diunduh di sini
  • Peraturan Rektor UNS nomor: 582/UN27/HK/2016 Tentang “Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana”, dapat diunduh di sini
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional – dapat diunduh di sini

 

  1. BAGIAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UNS. Bagian Kepegawaian terdiri atas:

  1. Subbagian Pendidik
  2. Subbagian Tenaga Kependidikan

 

Peraturan yang berhubungan dengan Kepegawaian antara lain:

(sumber utama dapat diakses pada laman ini)

Undang-Undang ( UU )

  1. Nomor 11 Tahun 1969Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. Nomor 3 Tahun 1971Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan
  4. Nomor 8 Tahun 1974Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  5. Nomor 2 Tahun 1989Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. Nomor 43 Tahun 1999Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  7. Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  8. Nomor 14 Tahun 2005Tentang Guru Dan Dosen
  9. Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  10. Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  11. Nomor 9 Tahun 2009Tentang Badan Hukum Pendidikan
  12. Nomor 20 Tahun 2009Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
  13. Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik
  14. Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan
  15. Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara

 

Peraturan Pemerintah ( PP )

  1. Nomor 35 Tahun 1964Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
  2. Nomor 21 Tahun 1975Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 24 Tahun 1976Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 10 Tahun 1979Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 19 Tahun 1991Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  8. Nomor 20 Tahun 1991Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
  9. Nomor 1 Tahun 1994Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  10. Nomor 16 Tahun 1994Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  11. Nomor 25 Tahun 1994Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
  12. Nomor 29 Tahun 1997Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  13. Nomor 57 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
  14. Nomor 60 Tahun 1999Tentang Pendidikan Tinggi
  15. Nomor 39 Tahun 2000Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
  16. Nomor 74 Tahun 2000Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
  17. Nomor 97 Tahun 2000Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  18. Nomor 98 Tahun 2000Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  19. Nomor 100 Tahun 2000Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  20. Nomor 38 Tahun 2001Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
  21. Nomor 11 Tahun 2002Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  22. Nomor 12 Tahun 2002Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  23. Nomor 13 Tahun 2002Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural
  24. Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  25. Nomor 11 Tahun 2003Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
  26. Nomor 54 Tahun 2003Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  27. Nomor 37 Tahun 2004Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
  28. Nomor 19 Tahun 2005Tentang Standar Nasional Pendidikan
  29. Nomor 47 Tahun 2005Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  30. Nomor 18 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  31. Nomor 9 Tahun 2008Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besariprofesor Dan Pengangkatan Guru Besariprofesor Emeritus
  32. Nomor 14 Tahun 2008Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  33. Nomor 65 Tahun 2008Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  34. Nomor 74 Tahun 2008Tentang Guru
  35. Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 i Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  36. Nomor 41 Tahun 2009Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  37. Nomor 37 Tahun 2009Tentang Dosen
  38. Nomor 42 Tahun 2009Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  39. Nomor 14 Tahun 2010Tentang Pendidikan Kedinasan
  40. Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  41. Nomor 25 Tahun 2010dan Lampirannya Tentang Perubahan Ke Duabelas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
  42. Nomor 28 Tahun 2010Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  43. Nomor 40 Tahun 2010Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS
  44. Nomor 44 Tahun 2010Tentang Prekursor
  45. Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  46. PP No 66 Tahun 2010Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  47. Nomor 11 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  48. Nomor 46 Tahun 2011Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
  49. Nomor 30 Tahun 2015Tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  50. Nomor 38 Tahun 2015Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga belas Dalam Tahun Anggaran 2015
  51. Nomor 70 Tahun 2015Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN

 

Keputusan Presiden (Keppres )

  1. Nomor 57 Tahun 1984Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV di Bidang Kepegawaian
  2. Nomor 57 Tahun 1986Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
  3. Nomor 65 Tahun 1992Tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer
  4. Nomor 14 Tahun 1993Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 51 Tahun 1995Tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 5 Tahun 1996Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 71 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Negara
  8. Nomor 87 Tahun 1999Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  9. Nomor 93 Tahun 1999Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  10. Nomor 99 Tahun 2000Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  11. Nomor 101 Tahun 2000Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidlkan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
  12. Nomor 102 Tahun 2000Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen
  13. Nomor 146 Tahun 2000Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  14. Nomor 103 Tahun 2001Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  15. Nomor 104 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
  16. Nomor 60 Tahun 2002Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian
  17. Petikan KeppresNomor 14/M Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret

 

Peraturan Presiden ( Perpres )

  1. Nomor 12 Tahun 1961Tentang Pemberian Tugas Belajar
  2. Nomor 3 Tahun 2006Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  3. Nomor 12 Tahun 2006Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 33 Tahun 2006Tentang Tunjangan Pranata Komputer
  5. Nomor 37 Tahun 2006Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  6. Nomor 39 Tahun 2006Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
  7. Nomor 58 Tahun 2006Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
  8. Nomor 59 Tahun 2006Tentang Tunjangan Dosen
  9. Nomor 26 Tahun 2007Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  10. Nomor 24 Tahun 2010Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi Eselon I Kementerian Negara
  11. Nomor 88 Tahun 2013Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. Nomor 13 Tahun 2015Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  13. Nomor 109 Tahun 2016Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

 

Intruksi Presiden ( Inpres )

  1. Nomor 7 Tahun 1999Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Nomor 3 Tahun 2003Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

 

Keputusan Menteri (Kepmen)

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 0442/P/1977 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 019b/U/1997Tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II Dan III Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan kebudayaan.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 223/U/1998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
  4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 61409/MPK/KP/199 dan nomor 181 tahun 199 tentangPetunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  6. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
  7. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 234/U/ 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  8. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
  9. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
  10. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 178/U/2001 Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
  11. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 004/U/2002 Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  12. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 020/P/2002 Tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di lingkungan Depdiknas
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NomorNomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  14. Keputusan Menteri KeuanganNomor 478/Kmk.06/2002 Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
  15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor KEP/61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  16. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 1 Tahun 2009 Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
  17. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
  18. Surat Keputusan Mendiknas RInomor 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2011-2015
  19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiNomor 135/M/Kp/IV/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor UNS Periode Tahun 2015 – 2019
  20. Keputusan Bersama  Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI NomorNomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016  tentang hari Libur Nasi0nal dan Cuti Bersama Tahun 2017

 

Instruksi Menteri

  1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

 

Peraturan Menteri ( Permen )

  1. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 27 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  2. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 28 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
  3. Menteri Pendidikan NasionalNomor 32 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  4. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 37 Tahun 2006 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 38 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  6. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 42 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
  8. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  10. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 9 Tahun 2008 Tentang  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
  11. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 14 Tahun 2008 Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
  12. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  13. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 18 Tahun 2008 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  14. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 19 Tahun 2008 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
  15. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  16. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  17. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  18. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 61 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  19. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 62 Tahun 2008 Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  20. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  21. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 73 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
  22. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  23. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/04/M.Pan/4/2009Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
  25. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  26. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 26 Tahun 2009 Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
  28. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  29. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  30. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  31. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
  32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Lab Pendidikan dan Angka Kreditnya
  33. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  34. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
  35. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja PNS
  37. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 51 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  38. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 10 Tahun 2012 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan
  39. Peraturan Menteri Pendidkan dan KebudayaanNomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  40. Peraturan Menteri Pendidan dan KebudayaanNomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar tidak tetap pada Perguruan Tinggi
  41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kemenpan dan RB
  42. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 7 Tahun 2013 (beserta lampirannya) Tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  43. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
  44. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang menduduki Jabatan Akademik Profesor
  45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  46. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
  47. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri
  48. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 107 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, besertalampirannya
  49. Peraturan Menpan RBNomor 6 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
  50. Peraturan Menpan RBNomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
  51. Peraturan Menpan RBNomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
  52. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2014tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
  53. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  54. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
  55. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS
  56. Peraturan Menpan RBNomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur
  57. Peraturan Menristekdikti Nomor 43 Tahun 2015tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemenristekdikti
  58. Permenpan RBNomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing
  59. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN )

  1. Nomor 18 Tahun 2006Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil
  2. Nomor 19 Tahun 2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
  3. Nomor 22 Tahun 2007Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 7 Tahun 2008Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  5. Nomor 17 Tahun 2008Tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 20 Tahun 2008Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
  7. Nomor 21 tahun 2010Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran I Bab I-IV ; Lampiran I Bab V-XI ; Anak Lampiran Ia-Iw
  8. Nomor 3 tahun 2013tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS
  9. Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

 

Surat Edaran (SE )/ Peraturan Lain

  1. Nomor 55285/C/1/1978Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
  2. Nomor SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (No.SE/117/80) No. 19/SE/1980Tentang Perubahan Batas Usia Anak PNS Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
  3. Nomor 23/SE/1980Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 08/SE/1983Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  5. SK Dirjen Dikti Nomor48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri (penghitungan EWMP, Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh)
  6. Nomor 13/SE/1987Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
  7. Nomor 48/SE/1990Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  8. SE Sekjen Depdiknas nomor44128/A2.IV/KP/2000 dan 4841/A4.5/KP/2009 tentang Pedoman melimpah menjadi Dosen
  9. SK Dirjen Dikti Nomor08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
  10. SK Dirjen Dikti Nomor28/DIKTI/Kep/2002 Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
  11. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomorSE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  12. Peraturan Dirjen Dikti Nomor82/DIKTI/kEP/2009 Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  13. Surat Setjen Dikti KemendiknasNomor 4565/D1.3/C/2009 Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
  14. SK Dirjen Dikti Nomor03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
  15. SE Dirjen Perbendaharaan DepkeuNomor SE-06/PB/2010 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
  16. SE Dirjen DiktiNomor 170/D/T/2010 Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  17. SE Dirjen Dikti Nomor306/E/C/2011739/E/C/2011 dan 769/E/T/2011 tentang Persyaratan terkait Perpanjangan Usia Pensiun Guru Besar (kewajiban khusus, langka dan berprestasi, dan penerbitan jurnal setara Scopus) -> sudah tidak berlaku setelah UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  18. SE Kepala Kantor Regional I BKN NomorREG.I/1359/2012 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS
  19. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
  20. SE Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor1542/A4.4/KP/2013Tentang Perpanjangan Masa Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penerjemah
  21. SE Kepala Kantor Regional I BKN NomorReg.I/424/2013 Tentang Pemberitahuan Perubahan Blangko SK Pensiun
  22. SE Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor1467/H/KU/2013tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Tugas
  23. SE Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor7768/UN27/KP/2013 tentang Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon II Pada Universitas Sebelas Maret
  24. Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti nomor1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Layanan Banding usul kenaikan Jabatan Guru Besar
  25. SE BKN nomor26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun PNS
  26. Surat Kepala BKN Nomor26-30/V.1-1/99 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian PNS dari Jabatan fungsional
  27. SE Sekretaris Jenderal KemendikbudNomor 24033/A4.4/KP/2014 perihal Penerapan Peraturan Jabatan Fungsional Tertentu
  28. SE Sekretaris Jenderal KemendikbudNomor 0676/E1.1/LN/2015 perihal Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
  29. SE Sekretaris Jenderal KemendikbudNomor 16378/A4.2/kp/2015 perihal Penilaian Perilaku Kerja dari Aspek Komitmen
  30. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 203/SJ/VI/2015perihal Himbauan terkait maraknya pemalsuan ijazah, jual beli ijazah dan plagiarisme.
  31. Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis
  32. Surat Edaran Dirjen SDMNo 1864/E4/2015  tentang Penilaian Angka Kredit Dosen
  33. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3039/A.A2/KP/2015tentang Pelaporan LHKPN
  34. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8764/A2/KP/2016tentang Permohonan Data Wajib LHKPN
  35. Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional R.I. Nomor 4036/1/KPG.09.00/XI.2015tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
  36. Surat Kepala Biro Sumber Daya ManusiaNomor : 96126/A2/KP/2016 tentang Penetapan dan Penyelesaian Tugas Belajar

 

Keputusan/Peraturan Rektor UNS

  1. Nomor 30/J27/KP/2002tentang Peraturan Pegawai Honorer Universitas Sebelas Maret
  2. Nomor 465/J27/KP/2003tentang Tata Cara Penyampaian Pertimbangan Dan Atau Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan Dan Atau Pangkat Dosen Di Universitas Sebelas Maret
  3. Nomor 785/J27/KP/2004tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administrasi/Teknisi/Fungsional Non Dosen Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  4. Nomor 732/J27/KP/2005tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non Edukatif Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  5. Nomor 829/J27/KP/2007tentang Kaidah, Norma, dan Tata Tertib Kehidupan Tenaga Kependidikan dan Pendidik di Lingkungan UNS
  6. Nomor 930A/H27/KP/2008 Tentang Kode Etik Dosen UNS
  7. Nomor 251/H27/KP/2010tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
  8. Nomor 175A/UN27/KP/2011tentang Pemberhentian Tim dan Pengangkatan Pengelola Kantor Jaminan Mutu
  9. Nomor 198/UN27/KP/2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret
  10. Nomor 199/UN27/KP/2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret
  11. Nomor 200/UN27/KP/2011tentang Pengangkatan Staf Ahli Rektor Universitas Sebelas Maret
  12. Nomor 237/UN27/KP/2011tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  13. Nomor 262/UN27/KP/2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola International Office
  14. Nomor 493/UN27/KP/2011tentang Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi Dosen
  15. Nomor 99/UN27/KP/2012tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan
  16. Nomor 379/UN27/KP/2012tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret
  17. Nomor 684/UN27/KP/2013tentang Pemberian Tanda Jasa dan Penghargaan kepada Perorangan, Badan atau Lembaga oleh Universitas Sebelas Maret
  18. Nomor 127/UN27/KP/2015tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret
  19. Nomor 138A/UN27/KU/2015tentang Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret
  20. Nomor 678/UN27/KP/2015tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas sebelas Maret Periode 2015-2019
  21. Nomor 696/UN27/KP/2015tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  22. Nomor 714/UN27/KP/2015tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret
  23. Nomor 731/UN27/KP/2015tentang Pemberhentian Pembantu Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  24. Nomor 756/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  25. Nomor 757/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  26. Nomor 758/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  27. Nomor 759/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  28. Nomor 760/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  29. Nomor 761/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  30. Nomor 762/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  31. Nomor 763/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  32. Nomor 764/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  33. Nomor 765/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  34. Nomor 766/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Kepala Program Studi S.2 dan S.3  di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  35. Nomor 780/UN27/KP/2015tentang Pengangkatan Pejabat Strukturak Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  36. Nomor 781/UN27/KP/2015tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2019
  37. Nomor 288 Tahun 2016tentang Standar Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret
  38. Nomor 339 Tahun 2016tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2016
  39. Nomor 357/UN27/HK/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 99/UN27/KP/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan
  40. Nomor 569 Tahun 2016tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret
  41. Nomor 593 Tahun 2016 tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) UNS 
  42. Nomor 784/UN27/KP/2015 tentang pengangkatan kepala unit pelaksana teknis(UPT) Universitas Sebelas Maret

 

Surat Edaran Rektor UNS ( Edaran Rektor )

  1. Nomor 4867/H27/KP/2008perihal Perubahan hari/jam kerja
  2. Nomor 1951/UN27/KP/2013perihal Perpanjangan Masa Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penerjemah
  3. Nomor 13451/UN27/KP/2013perihal Perubahan Jam Kerja CPNS/PNS
  4. Nomor 13452/UN27/KP/2013perihal Perubahan Jam Kerja Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS
  5. Nomor 1151/UN27/KP/2014perihal Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS
  6. Nomor 7561/UN27.16/KP/2014perihal Pemberitahuan Pengambilan Data Kehadiran dari Sistem Finger Print
  7. Nomor 11308/UN27/KP/2014perihal Penyampaian Permendikbud No. 67 tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS
  8. Nomor 470/UN27.16/KP/2015perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Non-PNS/Honorer/Kontrak oleh Rektor
  9. Nomor 665/UN27.16/KP/2015perihal Presensi Kehadiran Pegawai
  10. Nomor 1530/UN27.16/KP/2015perihal Presensi Uang Makan
  11. Nomor 2218/UN27/KP/2015perihal Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Kemdikbud tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
  12. Nomor 3433/UN27/KP/2015perihal Pemilihan Diktendik Berprestasi Tahun 2015
  13. Nomor 5514/UN27/KP/2015perihal Peraturan Jam Kerja Selama Bulan Puasa, Penetapan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015 Universitas Sebelas Maret
  14. Nomor 7870/UN27/KP/2015dan  Nomor 7871/UN27/KP/2015 perihal Seleksi Satuan Pengaman alih status menjadi Tenaga kependidikan di Lingkungan UNS
  15. Nomor 14044/UN27/KP/2015perihal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
  16. Nomor 14226/UN27.16/KP/2015perihal Kenaikan Pangkat Periode April 2016
  17. Nomor 2957/UN27.26/KP/2016perihal Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
  18. Nomor 5425/UN27.26/KP/2016perihal Pengangkatan dalam JFT Analis Kepegawaian
  19. Nomor5433/UN27/KP/2016 perihal Pemilihan Diktendik Berprestasi Tahun 2016
  20. Nomor 6304/UN27/KP/2016perihal Peraturan Jam Kerja Selama Bulan Puasa, Penetapan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
  21. Nomor 10730/UN27/KP/2016perihal Edaran Tugas Belajar
  22. Nomor  15393/UN27/KP/2016 perihal Perbaikan Edaran Tugas Belajar  Perbaiikan Tugas Belajar 2016
  23. Nomor 11450/UN27/KP/2016perihal Usul Jabatan fungsional Dosen/PAK/Pangkat Dosen Non PNS UNS
  24. Nomor 14454/UN27/KP/2016perihal Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017

 

 

  1. BAGIAN UMUM
  1. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
  2. Subbagian Tata Usaha dan Protokol
  3. Subbagian Rumah Tangga

 

Peraturan yang berkaitan dengan Bagian Umum antara lain:

  • Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 992 Tahun 2016 tentang “Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

 

 

  1. BAGIAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian BMN memiliki 2 sub bagian, antara lain:

  1. Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan
  2. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Peraturan tentang ULP antara lain:

  • Keputusan Rektor UNS Nomor : 550/UN27/OT/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) UNS – dapat diunduh di sini

 

 

C. BIDANG III – KEMAHASISWAAAN dan ALUMNI

Laman resmi Biro Kemahasiswaan dan Alumni dapat diakses di sini.

 

  1. BAGIAN MINAT, BAKAT, PENALARAN DAN INFORMASI KEMAHASISWAAN

Bagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan terdiri dari 2 sub bagian, antara lain:

  • Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran
  • Subbagian Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan

 

  1. BAGIAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA DAN ADMINISTRASI ALUMNI

Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Administrasi Alumni terdiri dari 2 sub bagian, antara lain:

  • Subbagian Pengembangan Karir Mahasiswa dan Peningkatan Peran Alumni
  • Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa

 

 

D. BIDANG IV – PERENCANAAN dan INFORMASI

Laman resmi Biro Perencanaan dan Informasi dapat diakses di sini.

Biro Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan layanan data dan informasi. Biro Perencanaan dan Informasi terdiri atas:

  1. BAGIAN PERENCANAAN

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan.

  1. Subbagian Program dan Penganggaran
  2. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

 

  1. BAGIAN DATA DAN INFORMASI
    1. Subbagian Data
    2. Subbagian Informasi